KOTOMONO.CO – Peristiwa Tiga Daerah di Karesidenan Pekalongan adalah gerakan rakyat jelata anti Belanda yang terjadi di wilayah Karesidenan Pekalongan pada tahun 1945-1946. Peristiwa ini terjadi pasca kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Rakyat pribumi di Karesidenan Pekalongan membenci Belanda karena mereka sering melakukan tindakan yang represif terhadap rakyat yang membangkang.
Begitu juga dengan pemimpin administrasi yang tradisional. Orang-orang yang disebut dengan ningrat (Wedana, lurah, atau kepala desa) juga menjadi sasaran amuk massa yang ikut mengobarkan gerakan rakyat jelata anti Belanda.
Gerakan Anti Belanda dan Pejabat Feodal
Walaupun rakyat jelata di tiga daerah Karesidenan Pekalongan menyerang pejabat tradisional, barisan ningrat Jawa yang berpihak pada Belanda itu justru menentang balik lawannya. Hal ini membuat rakyat jelata semakin meningkatkan emosinya. Mereka mengamuk dan menghabisi kantor-kantor pejabat tradisional. Seluruh rakyat jelata menyerang pula saudara dan sanak keluarga lainnya, jika mereka tertangkap tak jarang rakyat yang telah membabi buta membunuhnya.
Alasan rakyat jelata membunuh siapapun orang yang berpihak pada Belanda antara lain untuk menghindari kekuatan lain yang bersifat merugikan kedaulatan republik Indonesia. Mereka sengaja menghabisi pejabat pribumi yang memihak Belanda agar si penjajah kesulitan mencari tenaga untuk membangun kembali birokrasinya. Oleh sebab itu rakyat jelata di tiga daerah tersebut menjadi kekuatan untuk menghabisi kekuasaan Belanda.
Perekonomian Rakyat Ambyar
Menurut Anton E. Lucas dalam buku berjudul, “Peristiwa Tiga Daerah: Revolusi dalam Revolusi” (1989), sebenarnya peristiwa tiga daerah bukanlah semata-mata karena sentimen rakyat jelata pada Belanda dan pejabat tradisional, melainkan ada faktor lain yang memperburuk situasi. Keadaan ekonomi rakyat yang buruk menjadi penyebab kerusuhan ini berkecamuk dengan hebatnya.
Peristiwa ini terjadi karena rakyat diwajibkan membayar pajak tak sesuai dengan penghasilannya sehari-hari. Mereka selalu tekor dan tidak mendapat keuntungan. Situasi ini membuat seluruh penduduk di Karesidenan Pekalongan menderita. Mereka miskin dan mengalami kelaparan. Oleh karena itu, rakyat melakukan perlawanan.
BACA JUGA: Hoo Tong Koey, Letnan Tionghoa yang Suka Seni Karawitan
Tidak hanya itu, mereka juga mengetahui bahwa pejabat tradisional yang memiliki kekuasaan kerap melakukan korupsi dan memanfaatkan posisinya dengan licik. Hal ini semakin memperburuk keadaan dan membuat rakyat semakin marah. Dengan kata lain, faktor ekonomi merupakan salah satu penyebab rakyat di Karesidenan Pekalongan melakukan gerakan revolusi. Mereka ingin terbebas dari cengkraman kolonial dan melawan tanpa memandang kemanusiaan.
Karena keadaan yang semakin memburuk, rakyat Karesidenan Pekalongan menyerang habis siapapun yang dianggap musuh, termasuk orang Eropa dan Belanda dengan cara yang kejam. Bahkan, beberapa di antaranya melakukan tindakan pemerkosaan pada wanita-wanita Belanda, setelah itu dibunuh dan mayatnya dibuang ke aliran sungai.
Penumpasan Gerakan Rakyat
Peristiwa Tiga Daerah di Karesidenan Pekalongan akhirnya berhasil diredam oleh pihak Belanda. Mereka mengirimkan pasukan militer untuk menumpas gerakan rakyat dan menangkap para tokoh gerakan.
Tidak sedikit korban jiwa akibat tindakan represif pihak keamanan Belanda. Banyak rakyat jelata yang ditangkap, dipenjara, atau bahkan dihukum mati karena dianggap terlibat dalam peristiwa tersebut.
BACA JUGA: Mbah Warijah, Arsitek Desa Rowoyoso yang Ditipu Kompeni
Selain itu, pihak keamanan Belanda juga melakukan tindakan represif terhadap keluarga dan kerabat para tokoh gerakan rakyat. Mereka menghukum mati beberapa orang tanpa proses pengadilan yang adil.
Kasus yang paling mencolok adalah eksekusi terhadap empat pemuda di Kabupaten Pemalang yang dikenal sebagai “Empat Sumpah Pemuda”. Mereka dianggap sebagai pelaku utama dalam gerakan rakyat dan dijatuhi hukuman mati tanpa proses pengadilan yang adil.
Peran PKI dalam Peristiwa Tiga Daerah
Selain faktor-faktor di atas, terdapat pula dugaan bahwa Partai Komunis Indonesia (PKI) ikut terlibat dalam Peristiwa Tiga Daerah di Karesidenan Pekalongan.
PKI saat itu memang tengah memperluas pengaruhnya ke seluruh lapisan masyarakat, termasuk rakyat jelata di daerah Pekalongan, Tegal, Pemalang, dan Brebes. Mereka berusaha memanfaatkan momentum ketidakpuasan rakyat terhadap Belanda dan pemerintah kolonial untuk meraih dukungan dan memperkuat basis massa.
Namun, PKI membantah terlibat langsung dalam peristiwa tersebut. Mereka menyatakan bahwa gerakan rakyat di tiga daerah tersebut adalah inisiatif masyarakat sendiri dan bukan disusun oleh PKI.
BACA JUGA: Balon Udara Lebaran dan Senjata Perang Ala Jepang Melawan Amerika
Meski demikian, beberapa bukti menunjukkan adanya keterlibatan PKI dalam Peristiwa Tiga Daerah. Misalnya, sejumlah anggota PKI aktif turut serta dalam aksi-aksi protes di wilayah tersebut.
Selain itu, beberapa sumber menyebutkan bahwa PKI turut memasok senjata dan membantu membentuk struktur organisasi gerakan rakyat di tiga daerah tersebut. Dugaan ini semakin kuat setelah beberapa anggota PKI ditangkap oleh pihak keamanan karena terlibat dalam peristiwa tersebut.
Namun, hingga kini masih banyak perdebatan dan tanda tanya mengenai sejauh mana keterlibatan PKI dalam Peristiwa Tiga Daerah di Karesidenan Pekalongan.
Reaksi Pemerintah Pusat dan Dampak Peristiwa Tiga Daerah
Pemerintah pusat pada saat itu merespon tindakan kekerasan di Karesidenan Pekalongan dengan melakukan penindasan dan pengamanan terhadap kelompok-kelompok yang dianggap terkait dengan gerakan rakyat jelata. Hal ini dilakukan agar situasi keamanan dan ketertiban dapat kembali terjaga.
Selain itu, pemerintah pusat juga mengeluarkan kebijakan-kebijakan ekonomi dan sosial yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi rakyat di Karesidenan Pekalongan. Namun, dampak peristiwa Tiga Daerah masih terasa hingga beberapa tahun ke depan. Kondisi sosial-politik yang tidak stabil dan gejolak ekonomi masih menjadi masalah yang harus dihadapi oleh pemerintah.
Peringatan Peristiwa Tiga Daerah
Peristiwa Tiga Daerah merupakan bagian dari sejarah bangsa Indonesia yang harus diingat dan dipelajari. Dalam peringatan peristiwa ini, diadakan upacara dan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk mengenang perjuangan rakyat di Karesidenan Pekalongan dalam memperjuangkan kemerdekaan.
Selain itu, peringatan ini juga diharapkan dapat menjadi momentum untuk merefleksikan dan mengambil hikmah dari peristiwa bersejarah ini, bahwa perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan dan menghadapi tantangan ekonomi dan sosial masih menjadi tugas kita semua sebagai bangsa Indonesia.
BACA JUGA: Menelisik Ulang Peristiwa 3 Oktober 1945 di Masa Kini
Singkatnya, Peristiwa Tiga Daerah di Karesidenan Pekalongan merupakan bagian dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan dari penjajah Belanda. Gerakan rakyat jelata di tiga daerah tersebut dilatarbelakangi oleh kekecewaan dan ketidakpuasan atas kondisi ekonomi yang buruk dan perlakuan yang tidak adil dari pihak kolonial.
Peristiwa ini juga menunjukkan bahwa perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan dan mengatasi tantangan ekonomi dan sosial masih menjadi tugas yang harus diemban oleh seluruh bangsa Indonesia. Oleh karena itu, peringatan peristiwa ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk merefleksikan dan mengambil hikmah dari peristiwa bersejarah ini.
Berikan komentarmu