KOTOMONO.CO – Sebagai warga Kabupaten Pekalongan, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan selamat atas dilantiknya Ibu Fadia Arafiq dan Bapak Riswadi sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan yang baru. Duet ini akan memimpin Kabupaten Pekalongan setidaknya sampai 2024 nanti.
Mengusung visi misi SETARA; Sejahtera, Adil dan Merata jelas pasangan ini ingin menampilkan harapan baru bagi warga Kabupaten Pekalongan, benar-benar harapan baru dalam menyelesaikan beragam persoalan yang selama ini tidak kunjung selesai. Saya sangat antusias akan hal itu.
Ibu dan Bapak sepertinya harus langsung tancap pedal gas, tidak usah pedulikan seratus hari kerja pertama, mulai panjenengan dilantik dan seterusnya ya sudah dibebani tugas berat serta persoalan yang telah menanti. Selain harus melewati masa pandemi yang serba sulit ini, ada beberapa permasalahan yang penting juga menyangkut hidup masyarakat banyak.
Nah menurut saya, masalah dibawah ini yang nggak mungkin diselesaikan oleh Bupati yang baru ini dalam tempo waktu 3,5 tahun masa kerja.
Masalah Pulau Simonet, wilayah ini terdampak abrasi yang sangat parah. Sudah berbagai upaya telah dilakukan baik pemkab maupun swadaya dari inisiatif masyarakat dengan membuat tanggul dan penanaman bakau. Namun nyatanya belum berhasil menghentikan laju abrasi air laut yang tiap tahun semakin menyiksa warga disana.
BACA JUGA: Siasat Licik Youtube dan Skinny24 Indonesia yang Undur Diri
Setahun yang lalu 02/06/2020, Harapan indah terlontar dari Bupati Pekalongan waktu itu, Asip Kholbihi kepada masyarakat dusun Simonet untuk direlokasi. Warga pun sangat bergembira mendengar upaya yang ingin dilakukan pemerintah mereka. Upaya yang diusulkan dari Pemkab ini cukup fonomenal dan mungkin akan menjadi sejarah pertama kali bedol dusun di Pekalongan. Sebanyak 206 keluarga terpaksa dipindah karena “pulau itu” tidak dapat ditempati lagi dengan aman. Jika kondisi normal banjir rob setiap saat menggenangi rumah-rumah mereka, sementara ketika musim penghujan harus tabah dibanjiri air setinggi 1,4 meter.
Nyatanya hingga tulisan ini tayang, rencana itu hanya sekedar wacana dan janji manis belaka. Hingga kini warga masih bersabar menanti janji. Casmonah, adalah salah seorang warga Dukuh Semonet yang sabar itu. Seperti dikutip dari rri.co.id, Casmonah menagih, “Dulu katanya mau direlokasi. Tapi sampai sekarang belum ada kabar lagi”. Dan warga lainnya Rasali, juga mengungkapkan isi hatinya mengenai keresahan yang dialami dan harapan dari Bupati segera terealisasi “Saya hanya bisa menunggu kapan kami direlokasi,” ujarnya.
BACA JUGA: Banjir Rob, Antara Relokasi VS Pembangunan Tanggul
Jelas, masalah Simonet ini tidak bisa dianggap enteng dan dibiarkan begitu saja. Butuh konsen dan komitmen dari pemimpin daerah agar semua warga pulau Simonet bisa hidup layak, meski tempat tinggal mereka dihancurkan abrasi.
Nah berhubung sudah berganti Bupati yang baru, Apakah janji manis Bupati yang lama ini bisa diwujudkan oleh Bupati yang baru ini?
Rasa-rasanya kurang meyakinkan, hla wong masa kerjanya saja cuma 3,5 tahun, belum lagi alasan pandemi, dan PR mengenai permasalahan yang lain seperi Sampah dan Pencemaran lingkungan yang kian menggila. Alalalamak…
Tak sekadar itu, Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bojonglarang di Dukuh Bojonglarang, Desa Linggoasri juga dinilai sudah overload, sehingga sampah yang ada kerap mencemari lingkungan. Sampah pun kerap longsor ke sungai dan mencemari aliran sungai di sepanjang Kajen. Jelas ini tidak bisa didiamkan saja, perlu kosentrasi juga dalam menangani masalah ini karena sampah itu tiap hari semakin bertambah.
Sementara proyek Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di Desa Kedungkebo, Kecamatan Karangdadap seluas sekitar 3 hektare itu kabarnya ditunda. Artinya pembuangan sampah sampai hari ini masih mengandalkan TPA Bojonglarang dengan kondisi yang memprihatinkan. Takutnya jika tidak tertangani dengan segera, masalah sampah ini bisa benar-benar menjadi “monster” dan memangsa warga disekitarnya.
BACA JUGA: Memahami Logika Pemerintah Membangun Wisata Air Pekalongan Saat Rob Belum Tertangani
Masalah itu belum tuntas, baru-baru ini masalah tentang pencemaran Sungai Sengkarang semakin membuat geleng-geleng kapala. Puncaknya pada 1 Maret 2021 lalu, paska banjir besar melanda Pekalongan, ribuan ikan air tawar di sungai terebut mati secara misterius. Diduga kuat ikan-ikan itu mati karena air sungai yang tercemari limbah batik dan jins wash yang ada di sekitarnya.
Sampai berita itu mencuat di berbagai kanal media sosial, dan sampai hari ini pun, saya yakin pencemaran itu tetap jalan dan tidak ada oknum atau perusahaan yang bisa ditindak tegas. Ini adalah PR besar bagi Bupati Pekalongan agar menjaga lingkungan dan alam tetap lestari.
Belum lagi soal masalah sungai, sudah bertahun-tahun belum ada rekor dari pemimpin daerah yang berani membuat proyek revitalisasi Sungai Meduri yang sangat parah rusaknya. Paling tidak jika ada pengerukan, sungai bisa lebih banyak lagi menampung air, terutama saat rob dan hujan melanda, jadi nggak mudah limpas ke pemukiman.
Nah, sepertinya harapan mengenai penyelesaian masalah diatas sedikit ada angin segar. Wakil Bupati Pekalongan, Bapak Riswadi mengatakan bahwa dirinya bersama Bupati Pekalongan akan fokus ke pembangunan di Kabupaten Pekalongan buat 3 bidang fundamental, yaitu pembangunan infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan.
Pak Riswud mengatakan, bahwa pihaknya akan memfokuskan pembangunan pada sektor yang dianggapnya lebih prioritas terlebih dahulu. Nah jika masalah Simonet, kemudian TPA dan sungai saya kira itu sangat prioritas dan bisa masuk ke aspek pembangunan infrastruktur.
BACA JUGA: Berterimakasihlah kepada Pak Guru Perekam Video Matahari Terbit di Utara
Saya nggak maido juga sih, jika Bupati dan Wakil Bupati ini nyatanya nggak bisa memberesin permasalahan diatas, masa kerjanya aja mung 3,5 tahun. Mana mungkin bisa mikirin yang berat-berat, wong tagline-nya saja “Ora Njanjeni – Ora Ngapusi” og. Ya nggak bakalan mengucap janji-janji manis biar nggak bohongin rakyat.
Jenius sekali ini yang meracik tagline tersebut. Misalnya nanti Kabupaten Pekalongan tidak ada kemajuan apapun, misal indeks pengangguran utuh ataupun nambah ya nggak apa-apa, bupati dan wakilnya tetap nggak mungkin disalahkan, kan nggak janjiin apapun, jadi nggak bohongi siapapun juga. Adu du duh mak
