KOTOMONO.CO – Zoon Politicon! Manusia itu binatang bermasyarakat. Begitulah Aristoteles menyebut kecenderungan manusia dalam menjalani kehidupannya. Manusia diciptakan saling bersosial. Sosialisasi, bagi manusia, adalah kebutuhan di dalam mengupayakan pertahanan hidup dan melanggengkan kelangsungan hidup.
Nah, tentang kebutuhan itu sendiri, rupanya manusia dihadapkan dengan beragam kebutuhan. Berdasarkan fungsinya, kita akan dikenalkan dengan tiga jenis kebutuhan. Primer, sekunder dan tersier. Atau dalam istilah lain, kebutuhan dasar, penunjang, dan prestise.
Upaya manusia dalam memenuhi tiga jenis kebutuhan itu pun bertahap. Kebutuhan dasar manusia, seperti sandang, pangan, dan papan menjadi kebutuhan yang “harus” terpenuhi paling dahulu. Jika tidak, manusia rentan hidup dalam penderitaan dan sakit. Tanpa sandang, seseorang akan dipandang rendah di mata manusia lain. Tanpa pangan, seseorang sangat rentan sakit. Tanpa papan, seseorang hidup tanpa tempat berlindung dari segala macam gejala alam.
Jika kebutuhan dasar telah terpenuhi, manusia lantas akan berusaha keras memenuhi tahap kebutuhan berikutnya. Manusia, pada tahap ini, kemudian mempertaruhkan dirinya di dalam usaha untuk menyetarakan diri dengan kelompok manusia yang telah berada pada tahap kedua. Dalam hal ini, kebutuhan sekunder diorientasikan pada kebutuhan manusia menciptakan atau menambah kebahagiaan hidup. Pendidikan, akses kesehatan, dan hiburan menjadi perihal yang diperjuangkan oleh tiap-tiap manusia untuk menunjang hidup mereka.
Barulah setelah kebutuhan penunjang mereka terpenuhi, manusia akan menuju tahap selanjutnya. Manusia berupaya secara sungguh-sungguh untuk menaikkan harga diri, prestise atau gengsi. Liburan ke luar negeri, barang-barang bermerk, perhiasan, dan segala macam kemewahan akan dipenuhi, apa pun caranya. Yang penting, hidup mereka mapan dan berkelas.
Jenis-jenis kebutuhan tadi sudah sangat dimafhumi. Tetapi Gus Dur, dalam Universalisme dan Kosmopolitanisme Islam (1988), punya cara pandang yang berbeda di dalam memaknai kebutuhan manusia. Kebutuhan, menurut Gus Dur, adalah manifestasi dari jaminan atas hak-hak dasar manusia. Titik tolak pandangan Gus Dur ini dilandasi oleh kedudukan manusia sebagai pembawa kesejahteraan di muka bumi. Kedudukan ini membuat manusia berhak memperoleh persamaan derajat di muka hukum. Dengan kepastian hukum inilah manusia mampu mengembangkan wawasan persamaan hak dan derajat antarsesama.
Keselamatan fisik dari tindakan badani
Jaminan atas hak dasar manusia sebenarnya sudah termaktub di dalam literatur hukum agama (al-kutub al-fiqhiyyah). Literatur ini bahkan sudah terinformasikan dengan sebaik-baiknya. Salah satu poin penting yang disinggung oleh literatur ini adalah keselamatan fisik setiap orang dari tindakan badani di luar ketentuan hukum menjadi hak dasar paling utama yang harus terpenuhi. Dengan cara ungkap yang sederhana, setiap manusia memiliki hak untuk terhindar dari aksi yang memberi dampak buruk pada fisik/tubuh manusia.
Di dalam upaya melerai konflik horizontal yang melibatkan isu-isu SARA, misalnya, dialog menjadi upaya yang dapat dijadikan contoh dalam mengantisipasi jatuhnya korban di antara kelompok-kelompok atau individu-individu yang terlibat. Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari cara manusia menjamin keselamatan fisik dari tindakan badani, serta menghindarkan diri dari tindakan yang melanggar hukum. Dengan cara ini pula, harkat, martabat, dan derajat manusia sama-sama dijunjung tinggi. Didudukkan setara.
Kasus-kasus konflik yang terjadi di Aceh, Sampit, Situbondo, dan Maluku, misalnya. Oleh Gus Dur dilerai dengan mengedepankan jalan musyawarah dan dialog. Baginya, dialog merupakan cara efektif untuk meredakan ketegangan dan mencari solusi atas konflik yang terjadi. Cara ini juga memperlihatkan betapa Gus Dur memiliki pemahaman yang komprehensif. Bahwa di dalam konflik tersebut terdapat catatan kelam masa lalu yang terbawa ke dalam alam bawah sadar mereka yang bertikai. Catatan kelam ini membayang-bayangi mereka tanpa mereka sadari. Mereka sama-sama korban masa lalu.
Trauma akan masa lalu ini perlu diurai dengan tidak memperpanjang dan meruncingkan masalah. Dialog dilakukan untuk menemukan pemahaman bersama serta menumbuhkan kembali pengertian tentang pentingnya untuk menghargai keberagaman pandangan di dalam kehidupan bermasyarakat. Dari sini, rekonsiliasi dan upaya untuk saling menghormati satu sama lain menjadi solusi bagi penyelesaian konflik. Tentu, cara ini dihadirkan sebagai upaya untuk menghentikan jatuhnya korban dari masing-masing pihak yang bertikai.
Keyakinan memeluk agama masing-masing
Sudah menjadi mafhum, jika pemeluk agama Islam di Indonesia menjadi penduduk dengan jumlah besar, melebihi pemeluk agama-agama lain. Di antara negara-negara Asia Tenggara, Indonesia dikenal sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Namun, tidak bisa kita elakkan pula sebuah fakta bahwa konflik yang dikaitkan dengan isu-isu agama masih saja terjadi di negeri ini.
Tetapi, apa sebenarnya yang membuat konflik bernada “agama” itu terjadi? Bagaimana pula pandangan Gus Dur menyoal konflik “agama”? Serta, apa pula yang dilakukannya untuk melerai konflik yang demikian?
Salah satu jasa besar Gus Dur mengakhiri perlakuan diskriminasi terhadap etnis Tionghoa adalah ia menerbitkan Inpres No. 6/2000 yang sekaligus mencabut Inpres 14/1967 tentang Agama, kepercayaan dan Adat istiadat Cina. Upaya ini boleh dibilang semacam penyingkapan kabut kelam masa lalu yang telah menyelimuti pemandangan masyarakat negeri ini selama 30 tahun lebih. Gus Dur tidak ingin perlakuan diskriminatif itu bertahan lebih lama lagi. Jika hal itu dibiarkan, maka makin gelap pula masa depan negeri yang menjunjung tinggi kebhinekaan ini. Padahal, di masa lalu, tepatnya di era Kalingga, Sriwijaya, dan Majapahit, perbedaan agama tidak menjadi soal.
Bercermin dari pengalaman masa silam bangsa ini, Gus Dur menawarkan paradigma baru dalam memandang persoalan keyakinan. Mendudukkan masalah keyakinan sebagai fitrah manusia. Mendudukkan keragaman sebagai rahmat Tuhan. Maka, keyakinan setiap orang pun mestinya mendapatkan perlakuan yang setara di hadapan hukum. Hal ini merupakan bagian dari cita-cita Gus Dur yang ingin membangun Indonesia yang damai tanpa prasangka dan bebas dari segala kebencian.
Keselamatan keluarga dan keturunan
Menempatkan keluarga dalam posisi yang vital dalam konvigurasi kemasyarakatan sangat perlu dilakukan belakangan ini. Sebagai lingkungan terkecil bagi tiap-tiap individu, keluarga merupakan bentuk ikatan sosial paling dasar. Oleh sebab itu, peran keluarga menjadi penting bagi upaya pengembangan diri serta penumbuhkembangan nilai-nilai moral. Saking pentingnya peran keluarga, sistem kekuasaan yang berlaku pun tak boleh memanfaatkan keluarga sebagai alat untuk memanipulasi segala hal. Manipulasi cenderung akan melemahkan fungsi keluarga, serta merontokkan nilai-nilai moral yang dibangunnya. Akibatnya, kelaliman dan kesewenang-wenangan para pemegang kekuasaan mungkin terjadi Di antara individu dalam keluarga bisa saja saling membenci bahkan akan muncul ketidakpercayaan terhadap individu lain.
Peran keluarga yang demikian penting ini memerlukan jaminan bagi keselamatannya. Makanya, Gus Dur, dalam hal ini, membuat sebuah tindakan yang boleh dibilang nekat pada waktu itu untuk memberikan jaminan itu. Yaitu, dengan meminta maaf kepada seluruh korban pelanggaran HAM berat. Utamanya, kepada keluarga korban G 30 S/PKI.
Langkah ini sangat kontroversial. Bahkan menuai tanggapan yang skeptis. Tetapi, Gus Dur punya alasan yang menguatkan. Bahwa stigma yang diterima keluarga korban ini telah membuat hak-hak kemanusiaan mereka tercerabut. Kesempatan mereka untuk mendapatkan jaminan hidup selama puluhan tahun sirna. Dengan begitu, kehidupan keluarga mereka pun dihantui oleh ketakutan-ketakutan sebagai akibat trauma masa silam.
Sementara, para elite kekuasaan pada masa itu seolah menutup mata atas persoalan itu. Para korban ini seolah-olah tak dianggap ada. Mereka tak pernah melakukan upaya untuk mengurai masalah kemanusiaan yang menimpa para korban. Tetapi, Gus Dur, punya caranya sendiri. Dengan sikapnya yang kukuh memegang prinsip nilai kemanusiaan, ia tak segan meminta maaf. Bahkan, mengusulkan pencabutan Tap MPRS No. XXV/1966 soal pembubaran Partai Komunitas Indonesia (PKI) dan pelanggaran penyebaran ajaran marxisme, komunisme, dan leninisme. Hal tersebut dilakukannya tak lain demi ketenangan serta keselamatan keluarga dan keturunan korban G 30 S/PKI. Namun, hingga kini, Tap MPRS itu tak pernah lagi dibicarakan.
Harta-benda, bagaimanapun mesti mendapatkan jaminan keselamatan. Karena dengan harta-benda inilah orang-orang dapat memenuhi kebutuhan mereka. Sejarah umat manusia menunjukkan bahwa hak dasar akan kepemilikan harta-benda juga menjadi penentu kreativitas warga masyarakat. Di samping itu, kesediaan melakukan transformasi itulah warga masyarakat memperlihatkan wajah universal kehidupannya.
Kebebasan menganut profesi
Apa pun profesi seseorang mestinya mendapatkan penghormatan dan penghargaan. Tukang sapu misalnya, mestinya tidak dipandang rendah oleh orang yang kebetulan jadi bosnya. Mengapa? Karena bagaimana si bos bisa bekerja dengan nyaman jika ruangan kantornya tak ada orang yang membersihkannya.
Nah, penghargaan kepada kebebasan penganut profesi ini akhirnya menjadi perlu dilakukan juga dijamin. Melalui penghargaan itu pula, tiap pribadi memiliki hak yang sama untuk mencapai pada apa yang disebut sebagai keberhasilan. Hak untuk mencapai keberhasilan ini mesti pula terjamin.
Dalam sudut pandang ini, Gus Dur tidak membeda-bedakan profesi apa pun. Dikutip dalam Gusdurian.net, ketika para kiai dari pesantren salaf yang lekat dengan kesederhanaan masuk ke istana, mereka bisa memasuki istana meski dengan mengenakan sarung dan sandal jepit. Gus menganggap semua orang di dalam hal bermu’amalah (hubungan sosial kemasyarakatan) berada pada kedudukan yang sama. Status dan kepangkatan seseorang tidak lantas menjadikan perlakuan Gus Dur berbeda. Hal tersebut jelas menunjukkan bahwa Gus Dur sangat menjunjung tinggi kesetaraan, baik dalam pemikiran maupun tindakannya.
BACA JUGA: Ketertarikan Gus Dur Terhadap Pemikiran Humanisme
Dari paparan di atas akhirnya dapat dipahami bahwa universalisme Islam merupakan nilai-nilai yang paling universal dalam Islam, yang merujuk pada kepedulian atas nasib kemanusiaan. Manifestasinya terdapat pada jaminan atas hak-hak dasar manusia. Gus Dur dalam gagasannya “Memuliakan manusia berarti memuliakan penciptanya, demikian juga dengan merendahkan dan menistakan berarti sama halnya dengan merendahkan dan menistakan Tuhan Sang Pencipta.” Pandangan inilah yang menyebabkan Gus Dur membela kemanusiaan tanpa syarat.
*Tulisan ini adalah Seri Pemikiran Gus Dur yang akan rutin ditulis oleh Rizka Aprilliana. Tayang setiap seminggu sekali, jadi jangan sampai kalian melewatkannya, ya!
