KOTOMONO.CO – Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia, Ma’ruf Amin belum lama ini meminta agar pemerintah daerah memberikan kelonggaran kepada para santri dalam urusan mudik. Ma’ruf meminta agar para santri mendapatkan dispensasi untuk mudik. Hal itu disampaikan melalui Juru Bicara Wapres, Masduki Badlowi.
“Wakil Presiden minta agar ada dispensasi untuk santri bisa pulang ke rumah masing-masing, tidak dikenakan aturan-aturan ketat terkait larangan mudik yang berhubungan dengan konteks pandemi saat ini,” kata Masduki, Jumat (23/4), seperti dikutip CNN Indonesia.
Lebih lanjut Masduiki menjelaskan bahwa permintaan dispensasi ini karena Wapres Ma’ruf Amin menginginkan agar para santri bisa pulang ke rumahnya. Sebab biasanya selama Ramadan, para santri sibuk menghabiskan waktunya di pondok pesantren. Namun pada Hari Raya sendiri kegiatan pesantren ditiadakan. Hal itu juga bertepatan pada masa ngaji yang sudah habis.
Masduki mencontohkan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indarparawangsa yang telah membolehkan santri untuk melakukan mudik lebaran. Ma’ruf meminta pula kepada organisasi masyarakat, tak terkecuali Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk mendukung usulan ini. Bahkan Wapres meminta agar PBNU menyurati pemerintah. Hal itu disampaikan oleh Ma’ruf saat ia sendiri sedang masuk ke pemerintahan.
“Membikin surat kepada khusus, apakah kepada presiden, atau wakil presiden, atau kaditlantas supaya ada dispensasi. Itu penting agar santri yang pulang belajar bisa bertemu dengan orang tuanya dengan lancar,” lanjut Masduki.
Beberapa hari berselang, jawaban juga datang dari pemerintah. Menteri Agama (Menag), Yaqut Cholil Qoumas mengatakan bahwa tidak akan ada kebijakan khusus untuk para santri pada mudik lebaran tahun ini. Gus Yaqut, begitu sapaan Menag, tetap melarang mudik walaupun itu santri.
“Untuk itu kami meminta dengan sangat hormat kepada para pengasuh, santri maupun orang tua santri untuk bisa memahami aturan ini demi menjaga keselamatan jiwa kita bersama dari ancaman paparan virus Covid-19,” kata Yaqut dalam keterangan tertulis Kemenag, Rabu (28/4), seperti dikutip detikcom.
Lebih lanjut Gus Yaqut menerangkan bahwa kebijakan pelarangan mudik ini semata-semata untuk menjaga keselamatan dan kesehatan. Apalagi gelombang penularan Covid-19 di Indonesia masih belum beranjak dari status mengkhawatirkan. Gus Yaqut cemas jika santri diberikan dispensasi, justru akan menimbulkan gelombang baru penularan Covid-19. Hal itu karena jumlah santri dari berbagai daerah mencapai jutaan.
“Pergerakan jutaan santri ke berbagai daerah dalam waktu hampir bersamaan sangat rawan memunculkan klaster-klaster baru penularan virus. Bahaya lebih besar pun mengancam jika sampai rumah, virus itu turut memapar para anggota keluarganya. Bahaya yang sama juga bakal terjadi pada arus balik, potensi penularan virus pada Kiai dan Ibu Nyai,” jelas Yaqut.
Senada dengan Gus Yaqut, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo juga melarang para santri untuk melakukan mudik lebaran tahun ini. Hal itu demi mengurangi jumlah penularan Covid-19, wabil khusus di Jawa Tengah.
“Kenapa kok enggak boleh mudik, karena kalau mudik itu rombongan. Kalau rombongan banyak sekali, kalau banyak sekali, nanti ada potensi ketularan,” katanya mengutip Antara, Minggu (25/4) seperti dikutip juga CNN Indonesia.
Ganjar mengatakan kalau pelarangan mudik ini berlaku untuk seluruh lapisan masyarakat. Kata dia, jika mudik ini tetap berlanjut tanpa dilarang, bukan tidak mungkin akan terjadi arus penularan Covid-19 yang lebih masif. Ihwal menyapa keluarga di kampung halaman buat para santri, Ganjar mengatakan cukup dengan memanfaatkan layanan telekonferensi video saja.
“Maka sebaiknya kita tahan dulu, enggak usah mudik, terus kemudian cukup kasih salam-salam saja. Pak Gubernur juga enggak mudik kok,” katanya.
Demikianlah. Tampaknya, tak bisa dipungkiri, dalam lingkup pemerintah ada perbedaan kebijakan soal pelarangan mudik untuk santri. Wajar kalau rakyatnya ragu. Eh.
(MohArs)
