KOTOMONO.CO – Jujur saja saya tidak bisa secara membabi-buta membenci para aparat kepolisian begitu saja. Kendati pengerahan massa polisi ke Desa Wadas untuk mengawal pembangunan Bendungan Bener tidak lepas dari bayang-bayang intimidasi terhadap warga.
Saya tetap tidak bisa membenci mereka setidaknya dua alasan. Pertama, mereka adalah unsur negara dan kedua karena salah satu sanak keluarga saya ada yang bekerja sebagai polisi. Mosok aku ora seneng karo profesine lekku?
Tapi saya juga tidak bisa tutup mata atas hak kemanusiaan warga Wadas yang dipinggirkan gara-gara Proyek Strategis Nasional (PSN). Wajar juga kalau kemudian muncul benih kebencian terhadap aparat kepolisian yang melakukan penangkapan warga Desa Wadas.
Padahal warga Wadas “cuma” mau mempertahankan hidup tenang dan berkecukupan di daerahnya sendiri. Menggarap tanah, membesarkan anak cucu serta lebih dari itu merawat alam semesta di wilayah mereka.
Tentu saja saya tidak bisa menyalahkan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo yang “cuma” bisa minta maaf atas tindakan aparat kepolisian terhadap warga Desa Wadas.
BACA JUGA: Pentingnya Hubungan Tanpa Birahi dalam Dunia Pacaran yang Harus Laki-laki Tahu!
Padahal sebenarnya ada banyak hal yang bisa dilakukan Pak Ganjar sebelum perseteruan antara warga dengan polisi terjadi. Setidaknya ada tiga hal yang bisa dilakukan Pak Ganjar untuk mencegah itu semua. Nah, mumpung saya lagi baik, saya akan sampaikan tiga hal itu melalui surat terbuka ini.
Pertama, mendiskusikan dampak sosial masyarakat dengan pemerintahan rezim Jokowi terkait pembangunan Bener. Ini yang harusnya dilakukan Pak Ganjar. Bukan malah langsung mendukung saja tanpa adanya pemikiran kritis.
Jujur saya mengagumi belio karena kecerdasannya. Maka, amat sayang kalau kecerdasan otak panjenengan tidak terpakai, Pak.
Sebagai sesama pejabat pemerintahan, Pak Ganjar dan Pak Jokowi memiliki posisi yang sejajar. Pak Ganjar berhak bicara jika proyek nasional itu sudah bermasalah dari segi sosial masyarakat.
Jangan mau tindak tunduk saja, kendati memang wilayah kepemimpinannya lebih besar dari pada satu provinsi. Lagi pula pemerintahan rezim Jokowi akan mempertimbangkan juga aspirasi daerah tentang rencana pembangunan, kan?
BACA JUGA: Menumbuhkan Gerakan Literasi Tak Cukup dengan Gerakan Membaca
Kedua, secara tata lingkungan hidup, sebenarnya pembangunan bendungan merusak ekosistem yang ada di sekitarnya. Negara lain sudah lama meninggalkan cara tersebut karena tidak efektif. Kalau tidak percaya tonton saja fim dokumenter Watchdoc yang menceritakan tentang waduk Kedung Ombo.
Terakhir, adalah soal siapa yang untung. Proyek berbanding lurus dengan keuntungan para pejabat. Pejabat pemerintahan tentu dapat komisi karena berhasil membangun Bendungan Bener.
Eh, nggak ding, nggak mungkin pejabat itu seperti itu, toh gaji pejabat sudah gede, masak masih mau nggarong duit proyek? Itu biar tugasnya para orang kere di akar rumput saja. Betul, begitu kan, Pak?
Pak Ganjar mohon maaf nih ya, ini unek-unek saya sebagai salah satu warga Jateng. Saya tidak mau dengar lagi berita warga versus polisi.
Berdua adalah rakyat Indonesia yang harusnya saling melengkapi tugas dan peran masing-masing. Warga masyarakat yang sudah tenang mencukupi kebutuhan hidupnya sebelum adanya rencana PSN, biarlah berkembang dengan caranya sendiri.
Sekarang karena sudah terlanjur bentrok dengan warga, Pak Ganjar harus tanggung jawab. Tanggung jawabnya bukan hanya minta maaf lewat media saja. Saya kira itu tidak cukup.
Perlu tindakan lebih dari itu. Sebab bahaya sekali kalau konflik sosial masyarakat dengan polisi terus terjadi. Bisa mengancam stabilitas keamanan negara.Selain itu kredibilitas Anda sebagai pemimpin juga dipertanyakan masyarakat.
Ini adalah saatnya Pak Ganjar unjuk diri dengan berdiri membela apa yang benar dan penting diperjuangkan. Tidak masalah jika harus berhadapan dengan pemerintahan rezim Jokowi.
Memang tidak mudah menjadi diri sendiri dengan pemikiran yang jernih. Melihat sebuah proyek Nasional yang tidak membela kepentingan publik dengan melibatkan peran warga setempat.
Mohon Pak Ganjar, please pake banget. Saya ingin lihat Anda jadi presiden RI 2024. Kalau bapak tidak serius mengurus warga Wadas, saya kok takut elektabilitas Pak Ganjar turun drastis. Membuktikan bahwa panjenengan tidak memikirkan kepentingan publik.
Bukan maksud mengadu Pak Ganjar sama Pak Jokowi, ya. Ini soal intelektualitas yang kritis melihat sebuah persoalan. Kalau memang PSN itu legal secara hukum formil, namun mengabaikan hak hidup warga, apa kabar daya kritis pemimpin daerah?
