KOTOMONO.CO – Buat apa mencari pelakunya, kalau setelah ini orang-orang juga bakalan lupa. Eaaa~
Lini masa Facebook saya akhir-akhir ini dipenuhi poster seruan aksi menolak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat di Kota dan Kabupaten Pekalongan. Dalam sebuah poster yang saya terima, aksi itu akan berlangsung dengan titik kumpul di depan Pasar Banyurip dengan tujuan menggeruduk kantor DPRD, Jumat (16/7). Tentu reaksi saya sangat senang. Setidaknya, itu berarti masih ada segelintir warga yang mau menyuarakan aspirasinya melalui demo.
Saya yakin, warga yang berinisiatif mengajak aksi itu bukanlah warga sembarangan. Mereka boleh jadi bukan lulusan kampus-kampus yang sering menghasilkan para demonstran yang kharismatik. Namun warga tersebut telah membuktikan kalau jiwa mahasiswa itu tak hanya dipunyai oleh mahasiswa yang mengerjakan skripsi.
Namun, informasi tersebut belakangan dinyatakan disinformasi. Atau kalau dalam bahasa kepolisian disebutnya hoaks. Hal itu disampaikan secara tegas oleh Kapolres Pekalongan Kota, AKBP Moch Irwan Susanto.
“Kami memang memantau kegiatan di mana ada aksi provokatif melalui media sosial. Di mana aksi tersebut, tentunya kita dalami secara detail di mana kami melakukan kegiatan melalui informasi dan data,” kata Irwan seperti dikutip detikcom.
Polisi pun akhirnya bergerak untuk mengusut siapa dalang di balik tersebarnya poster aksi tolak PPKM tersebut. Polisi ingin mencari tahu siapa yang pertama kali menyebarluaskan poster tersebut di media sosial. Hal itu dikatakan oleh Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Iqbal Alqudusy.
“Polisi masih menyelidiki siapakah pembuat pertama pesan hoaks ini. Saya tahu orang Pekalongan adalah orang yang teredukasi dan cinta damai. Saya malah khawatir ada pihak luar yang memanfaatkannya dalam situasi seperti ini,” kata dia seperti dikutip detikcom.
BACA JUGA: Mendengar Keluhan Pedagang Kecil di Tengah Peliknya Aturan PPKM
Tim Siber Polri pun akan dikerahkan untuk mengusutnya. Karena memang itulah tugas tim siber. Menangkap pelaku penyebar hoaks menurut versi polisi. Namun di satu sisi, saya merasa semestinya penyebar ajakan aksi tolak PPKM darurat di Pekalongan ini nggak perlu diusut. Saya tentu saja punya alasan-alasan yang mungkin saja relevan. Nah, biar lebih mudah untuk dicerna, saya bakal menjelaskan alasan-alasannya satu per satu.
Aparat Sudah Melakukan Langkah Antisipatif
Sebelum terjadinya aksi protes warga sesuai jadwal di poster yang dinyatakan hoaks itu, aparat gabungan sudah melakukan langkah antisipatif. Mereka sudah berjaga-jaga di lokasi yang akan menjadi titik kumpul aksi. Sampai pada waktu yang ada di poster, aksi pun tak kunjung terjadi. Alhasil poster seruan aksi itu pun dinyatakan hoaks.
Cara ini tampaknya sangat efektif untuk membatalkan sebuah aksi. Kita, tentu patut mengapresiasi kinerja aparat dalam mencegah kerumunan di tengah PPKM darurat. Kalau perlu kita acungi enam belas jempol sekalian. Maka lantaran sudah diantisipasi dengan sangat cemerlang oleh aparat, aksi tersebut pun akhirnya batal dan poster yang sudah tersebar dinyatakan disinformasi.
Saya menduga, mungkin sebetulnya para pembuat poster aksi itu sudah menggodok rencananya masak-masak. Sehingga berani untuk memutuskan turun ke jalan. Ya kayak mahasiswa gitu lah. Nggak mungkin mereka turun ke jalan, tanpa diskusi dulu.
Namun belum sampai waktu pelaksanaan, aparat sudah berhasil mengendus rencana itu. Jadilah, mereka menurunkan para personil di titik kumpul. Dan aksinya pun nggak jadi. Tapi, itu hanya perkiraan saya saja, buat menyatakan sebuah informasi itu hoaks atau tidak, tentu aparat jauh lebih ‘cerdik’ daripada saya.
Buang-buang Waktu dan Tenaga
Daripada mencari siapa dalang di balik tersebarnya poster ajakan aksi tolak PPKM tersebut, aparat mending cari kegiatan lain saja. Maksud saya itu, aparat kan kalau kerja itu efektif dan efisien. Nggak hanya efektif tindakannya, tapi sekaligus efisien waktunya, begitu bukan?
Yhaaa… singkatnya, nggak seperti saya mengerjakan skripsi lah. Sama sekali nggak efisien dan kurang efektif. Lho, kalau saya ngerjain skripsinya efisien dan efektif, mungkin hari ini saya sudah jadi PNS. Eh, lha kok saya malah curhat. Pangapunten sedoyo~
Oke, kembali ke laptop, Eaaa. Gini… Gini… Saya dapat kabar PPKM darurat, belum juga sampai batas waktu yang ditentukan, sudah mau diperpanjang sampai akhir bulan Juli. Artinya, tugas aparat masih ada nih. Eh bukan ding, lebih tepatnya belum selesai.
Aparat masih harus menjaga penyekatan-penyekatan lalu lintas sesuai aturan PPKM darurat. Lalu mereka juga harus tetap siaga saat tiba-tiba terjadi tindak kriminalitas, mengingat lampu-lampu penerangan jalan di jantung-jantung kota dimatikan di malam hari. Belum lagi aksi bagi-bagi bantuan ke masyarakat yang kerap dilakukan oleh aparat masih harus tetap berjalan.
BACA JUGA: Menikmati Kenglangutan di Jalur Pantura Saat PPKM Darurat
Dan jangan lupa, siapa yang akan menyisir para pelanggar PPKM darurat kalau bukan aparat keamanan? Para pedagang masih butuh untuk diedukasi. Aparat bisa melanjutkan buat mengedukasi para pedagang, sekaligus membantu mereka menutup lapak dan membawakan dagangannya.
Lagi pula poster seruan aksi itu akan hilang dengan sendirinya. Ya paling maksimal seminggu. Orang juga akan lupa kalau poster yang disebut hoaks itu pernah menghiasi lini masa. Warga Pekalongan akan kembali ke kehidupannya masing-masing. Kehidupan yang penuh dengan “dicukup-cukupkan”.
Saya usul, daripada mengejar sesuatu yang sudah lewat mending bersiap diri menyambut Idul Adha. Eh bukan, maksudnya bersiap-siap untuk kemungkinan gelombang penolakan berikutnya. Karena bukan tidak mungkin seruan aksi akan muncul lagi. Apalagi kalau kebijakan tak dievaluasi.
Dan aparat, dengan sistem pelacakannya yang super canggih tentu bisa bergerak melakukan tindakan preventif, atau dengan kata lain bukan lagi menindak untuk menimbulkan efek jera. Sebelum poster ajakan aksi itu muncul lagi dan dinyatakan hoaks lagi, aparat bisa mencegah agar poster ajakan aksi tak tersebar di media sosial. Itu.
Tentu saya tidak akan memaksa supaya alasan-alasan saya ini diterima. Mungkin aparat akan tetap mengusutnya. Ya barangkali, sebagai bukti kalau aparat itu serius melayani masyarakat. Ha wong pelecehan seksual saja diusut, apalagi masalah sepele kayak hoaks gini. Goks!
